Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman mekanisme. dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju, (dibimbing oleh Rasyid Thaha dan Indar Arifin) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju (2) Faktor yang mempengaruhi. Direktur Penilaian Kerusakan Neulis Zuliasri membuka secara resmi Bimbingan Teknis Pengkajian. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sangatlah menentukan kehidupan masyarakat dapat menjadi normal kembali seperti sebelum terjadinya bencana, karena proses ini diibaratkan menjadi obat penyembuh bagi kehidupan sosial masyarakat yang terdampak. 400 kematian, 170. Indonesia, Badan. Bencana ini langsung menarik perhatian serta simpati dunia internasional untuk memberikan bantuan kemanusian ke Indonesia. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Manajemen Bencana adalah proses aktif, berkesinambungan dan terpadu untuk meningkatkan kualitas beberapa langkah yang berkaitan dengan pemantauan dan analisis bencana dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat,. Tabel Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana SATKORLAK PBP iii BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN A. - 1 - peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 88 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penata penanggulangan bencanaTENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI DI KABUPATEN SIGI TAHAP II DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIGI,. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana 11 penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan para korban gempa di Lombik. pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menggunakan pendekatan tugas dan fungsi serta kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan institusi nonpemerintah terkait; b. 2011. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil strategi khusus dalam rangka mempercepat perkembangan proses rehabilitasi dan. UNDP Indonesia dengan dukungan pendanaan dari pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman (KFW) melaksanakan proyek PETRA (Lombok/Sulawesi Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure. rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok. MUTU PELAYANAN Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun. Abstrak Dalam tiga tahun program rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pasca gempa 30 September 2009 di provinsi Sumatera Barat, pemerintah telah memberikan bantuan RR terhadap 194. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republikrehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor diperlukan peran dari pemerintah, sesuai yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2017 yaitu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah, oleh karena itu tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah. membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanggap darurat bencana gempa Cianjur ditetapkan selama 30 hari sejak 21 November hingga 20 Desember 2022. GO. ” Kasatgas, Achmad Gani berpesan, “Kepada semua CPNS TA 2021 Kementerian PUPR yang akan bertugas, saya tegaskan agar melakukan pendampingan teknis dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca. Tugas utama BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Rehabilitasi dan. JAKARTA, KOMPAS. Tentang : Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari. Di dalamnya akan mengakomodasi arahan-arahan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih detail. Konsep Dasar dan Karakteristik Bencana (3 SKS) Manajemen Resiko Bencana (3 SKS) Sosiologi dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kebencanaan (3 SKS) Semester 2 – Mata Kuliah Wajib. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; Mengingat : 1. 869 Jiwa Mengungsi. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Kabid RR dan Kerjasama Penanggulangan Bencana mengikuti undangan rapat dari Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB via zoom meeting dengan agenda Uji Publik Perubahan atas Peraturan BNPB No. bahwa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana, diperlukan pedoman panduan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. Graha BNPB - Jl. Selama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca bencana tersebut telah menghasilkan begitu banyak data dan informasi yang yang berharga. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Infrastruktur Sumber Daya Air Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Kota Palu 3. badan nasional penanggulangan bencana. Dokumen Kesiapsiagaan Destana Lebakharjo Malang. Ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. KETUJUH : Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berpedoman pada Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Pengarah. Kegiatan pemulihan kondisi psikologis akibat bencana:. membiayai rehabilitasi dan. 2004 . Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Banjir dan Longsor Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka; a. Bencana tersebut melanda 6 Kecamatan yakni Sajira, Cipanas, Lebak Gedong, Curugbitung,. Menyusun dan melaksanakan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 1, web. Tugas Pokok dan Fungsi. Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi RR) wilayah pascakejadian bencana alam (Kurniawan, Yunus, Amri, & Pramudiarta, 2011). Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan seluruh pegawai BPBD Kabupaten Malang yang telah bersedia memberikan ijin penelitian, membantu serta memberi informasi dan data yang diperlukanKebijakan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah”. 6 Juni 2021 12210 Print. co — Untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu, DPD KNPI Sumatra Barat mendirikan posko krisis centre rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) pasca bencana di Jorong Bungo Tanjung 2, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari. mahasiswa, remaja, pendidik, relawan, petugas siaga dan tanggap darurat bencana, pembuat dan pelaksana kebijakan, penggiat media dan. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Dasar Hukum Nomor sop 71 Tan al Pembuatan Tan al Revisi Tan al. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisis penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibidang perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat pasca gempa secara swakelola oleh masyarakat dengan asas efisiensi, efektifitas dan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, hingga saat ini pemerintah. (2) Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dengan: a. 2011. Penerapan prinsip Build Back Better itu secara mendalam dengan dimulai dari. Bidang. Pasal 2 Pedoman dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. Meredam Risiko Bencana: Pengarusutamaan PRB. terkahir adalah pasca bencana berhubungan dengan rekonstruksi dan perbaikan-perbaikan atau tindak lanjut setelah bencana selesai. Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya adalah melakukan. Dilansir dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dijelaskan fungsi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kepala distrik, masyarakat. berdasarkan hasil kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perka 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Manajemen Logistik dan Peralatan; Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Dana Siap Pakai; SK BNPB Nomor 173 Tahun 2014 Tentang Klaster Nasional . Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana: 65: Peraturan Kepala BNPB No. Hingga 28 April 2010, dari alokasi anggaran 2009 (tahap I) sebesar Rp 313,9 mil i ar telah tercapai progres fisiknya sekitar 25,21 % dan penyerapan dananya sebesar 11,9 % atau Rp 37,3 mil i ar. Suprayoga Hadi MSP (Perencana Ahli Madya, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas). Kegiatan ini berlangsung secara virtual sejak Jumat. yang Lebih Baik Pasca Bencana Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 100% Tanggung Jawab Bidang Rehabilitasi dan. KETENTUAN PENUTUP. Login Keputusan Presiden (KEPPRES) No. . Perka 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Perka 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. memaparkan relasi antara bencana dan hak asasi manusia (HAM) terkait dengan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Gunung Merapi pada 2010, mengapa pendekatan HAM sangat penting, dan apa yang terjadi jika HAM diabaikan dalam proses penanganan bencana. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; 9. Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan. Perbaikan prasarana dan sarana umum. (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca dan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Download Free PDF View PDF. PERKA BNPB No. T. 4. Perka 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana 7 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Menimbang : a. Hal tersebut menjadi perhatian Badan Nasonal Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya Direktorat Perencanaan. PADANG, hantaran. 807. Penulis. 5, BN 2017/ NO 1570; PERATURAN. 3. 11 Tahun 2008). -8- (6) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat membentuk Satuan Tugas. 24 Tahun. Jakarta – Setelah empat tahun erupsi Merapi, masyarakat terdampak mengalami pencapaian signifikan pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Halaman ini telah diakses 5147 kali. Kementerian PUPR diberikan amanah oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa yang akan sangat membantu para korban terdampak untuk dapat segera melanjutkan kehidupan sosial dan ekonominya. Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi. co — Untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu, DPD KNPI Sumatra Barat mendirikan posko krisis centre rehabilitasi dan rekonstruksi. Abstrak Dalam tiga tahun program rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pasca gempa 30 September 2009 di provinsi Sumatera Barat, pemerintah telah memberikan bantuan RR terhadap 194. Nurlinah, M. Sesuai isi Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak. Kegiatan inti pada tahapan ini adalah: Bantuan Darurat. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam. koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi pasca bencana Jumlah dokumen Di beberapa tempat, ketinggian air mencapai hampir enam meter, sehingga menghancurkan rumah di dataran rendah dan infrastruktur di pantai. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang. Hadir sebagai narasumber. Deskripsi: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Prov. RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG WASIOR KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 - 2011. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Petunjuk Petnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Pemukiman: 99: Peraturan Kepala BNPB No 01 Tahun 2013: 2013: Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi Di Kabupaten Aceh: 100: Peraturan Kepala BNPB No 6 Tahun 2013: 2013: Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan: 101: Peraturan Kepala BNPB. Rancangan Rencana Strategis BNPB 2015-2019 (file tertanggal 26. bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi (UU 24/2007)[email protected] sumber daya manusia dibutuhkan pada setiap fase penanggulangan bencana, salah satunya di periode pascabencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana merupakan panduan bagi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. berdasarkan hasil kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Pengkajian dan penilaian meliputi identifi kasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fi sik dan non fi sik yang menyangkut aspek kemanusiaan, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan suatu dokumen perencanaan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang disusun untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. €€€€€ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan. Jateng tahun 2011-2013 Tanggal: 03 Jun 2014 11:12Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Sampang melalui BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam tahapan pelaksanaan program telah sesuai dengan petunjuk teknis Perka BNPB No. Prasetyo, M. Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Judul. Pencegahan (prevention) B. Rancangan Rencana Strategis BNPB 2015-2019. Dalam tahapan ini mencakup pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi. 25 Gambar 2. Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Manajemen Penanggulangan Bencana pada Fase Pasca Bencana Saudaraku, setelah fase bencana /tanggap darurat teratasi, fase berikutnya adalah fase ‘Pasca Bencana’. 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan. EDWAR ANGER, SH, M. Pengkajian kebutuhan pasca bencana c. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penaanggulangan bencana serta peratuaran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun. Pelaksana Rekonstruksi adalah semua unit kerja yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi, di bawah koordinasi pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. 2 Konsep Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Bencana alam yang besar dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan pada infrastruktur-insfrastruktur yang ada, baik infrastruktur 8 Kusumasari, Bevaola. Tahap Pasca Bencana. Judul. Modul 2 Manajemen Penanggulangan Bencanatanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi. akan dilakukan pendataan untuk menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi baik yang mengalami kerusakan ringan, berat, maupun fatal. Dasar hukum penanggulangan bencana di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3). 000 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Sulawesi. Melansir laman resmi Kementerian PUPR, penanganan infrastruktur rusak pasca-bencana di Sulawesi Tengah telah mencapai 60 persen penyelesaian yang dilaksanakan melalui 343 kegiatan. (3) mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Jabatan : Kasubid Rehabilitasi BPBD, Kesbangpol 2. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan pu blik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran. Hadir dalam pertemuan tersebut 28BPBD kabupaten/Kota penerima dana. 4 April 2019 10902 Print. Strategi Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Burni Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 5 hari pelatihan ini, kami semakin memahami tugas dan fungsi masing-masing Unor kami saat situasi darurat itu terjadi. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yakni selama 3 tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Journal of Public Policy and Management Review 2. Rehabilitasi melalui kegiatan: a. AYUNI CAHYA NINGSIH, Nomor Induk Mahasiswa E051181312, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Namun demikian tidak berarti kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah selesai dengan hasil yang maksimal. 1. 000 Rp 365. Respon Dini Bencana (3 SKS) Manajemen Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (3 SKS) Epidemiologi Bencana (3 SKS) Sistem dan Teknologi. Kata kunci: Bencana, Gempa Bumi, Pemulihan Bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi Abstract Shock earthquake with a magnitude of 7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. 01 Okt 2015 02:26 WIB. Sumber :UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana . Ayat (2) disebutkan upaya pemulihan. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2013;. Namun pada pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang hingga saat ini sudah melewati target tahun pengerjaannya yaitu 2021 masih belum berjalan baik, sebab kebutuhan akan pengurangan risiko bencana. Undang-Undang Nomor . Peran berbagai lapisan masyarakat sangat penting dalam penanganan pada saat pra-kejadian dan pasca-kejadian bencana longsor. GO. Dalam penanggulangan bencana, kegiatannya juga mengikuti siklus bencana yang dibagi menjadi tiga fase yaitu fase pra bencana, fase bencana dan fase pasca bencana. 0 that occurred in NTB Province, especially North Lombok in 2018, has had an impact on the conditions of various aspects of community and. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi rehabilitasi dan rekonstuksi pascabencana pada Kantor Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dapat menyimpan. (b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,. Untuk mempercepat pemulihan di Wilayah Aceh dan Sumatera Utara pasca kedua bencana tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)- Nias pada tanggal 16 April 2005 yang diketuai oleh Kuntoro. Judul. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. PERSPEKTIF, 9(2),. Pemerintah pusat dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias mengkhawatirkan kemampuan pemerintah daerah memelihara aset tetap hasil rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. ID; 11 HLM. 3. manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi jalan pasca bencana yang diteliti dan diamati tingkat keberhasilannya atau dampak dari pelaksanaannya.